JAKARTA, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah jenis pajak yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat, meski tidak secara langsung. Pasalnya, hampir semua barang terkena pajak PPN.
PPN adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual-beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP).
Dikutip dari laman kemenkeu.go.id, PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN atau value added tax (VAT) dikenal juga dengan istilah goods and services tax (GST).
PPN adalah pajak tidak langsung. Pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak.
Baca juga: Jika Ditugaskan, Bulog Mengaku Siap Awasi Distribusi Minyak Goreng
Dengan kata lain, konsumen akhir sebagai penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Meski begitu, tidak semua barang dikenai PPN.
Salah satu barang yang tidak kena pajak PPN adalah saldo uang elektronik. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui unggahan Instagram @ditjenpajakri pada 14 April 2022 lalu.
Ketentuan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Dalam PMK itu, disebutkan bahwa uang yang ada di dompet digital, termasuk bonus point, top up point, reward point, dan loyalty point, merupakan barang yang tidak dikenai PPN.
Akan tetapi, PPN dikenakan bagi kegiatan layanan atau transaksi menggunakan uang elektronik, karena termasuk jasa kena pajak. Besaran pajak 11 persen ini bukan dihitung dari besarnya nominal transaksi yang kita lakukan.
Jika saldo di platform dompet digital Anda ada Rp 1 juta, maka tidak dikenai PPN. Namun, kalau ada transaksi atau pembayaran menggunakan saldo tersebut, maka akan dikenai pajak 11 persen.
Lalu bagaimana cara menghitung PPN transaksi menggunakan uang elektronik?
Dikutip dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya, berikut cara menghitung PPN pada layanan atau transaksi uang elektronik dengan mudah.
Transportasi, Terbanyak Angkutan Laut
Dalam konteks financial technology, besaran PPN 11 persen ini bukan dihitung dari besarnya nominal transaksi yang Anda lakukan.
Sebagai contoh, Anda memiliki saldo Rp 50 juta di sebuah platform dompet digital. Maka Anda tidak akan dikenai PPN atas saldo tersebut. Akan tetapi, beda kasus ketika Anda melakukan transaksi atau pembayaran menggunakan saldo tersebut.
Jika itu terjadi, pajak 11 persen akan dikenakan dan dihitung dari biaya layanan yang muncul terhadap transaksi yang Anda lakukan.
Misalnya, Anda ingin melakukan pembayaran atas belanja sebesar Rp 100.000 menggunakan saldo dompet digital atau uang elektronik. Lalu, ada biaya layanan sebesar Rp 6.000 menyertainya.
Dari transaksi itu, PPN 11 persen dihitung dari biaya layanan yang timbul, yakni dari Rp 6.000. Karenanya, besaran PPN yang dikenakan terhadap transaksi yang Anda lakukan adalah 11 persen dikalikan biaya layanan Rp 6.000, yakni sebesar Rp 660.
Contoh lainnya, jika kita ingin membayar tagihan pembayaran menggunakan uang elektronik sebesar Rp 500.000. Kemudian atas pembayaran itu dikenai biaya layanan sebesar Rp 4.000.
Maka, PPN yang dikenakan adalah 11 persen dikali Rp 4.000, atau sama dengan Rp 440.
Begitulah cara menghitung PPN pada transaksi yang memanfaatkan uang elektronik. Jadi, tarif PPN bukan dihitung dari besarnya nominal uang yang dibelanjakan.
#GresikBaik
Untuk informasi lebih lengkapnya dapat menghubungi nomor pusat layanan informasi dan pengaduan perpajakan Kring Pajak di 1500200. Atau Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak, Jl Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 RT 7/RW 1, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
#infogresik
#Gusfik
0 Komentar